* Di Deah Mamplam
* Terancam Diusir Pemilik Tanah
BANDA ACEH - Ratusan korban tsunami mempertanyakan status rumah bantuan yang telah mereka tempati di kawasan relokasi di Gampong (Desa) Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.
Keuchik Deah Mamplam, Bukhari mengatakan, sudah tujuh tahun rumah itu ditempati warga. Seharusnya, status rumah sudah jelas dan korban tsunami sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
“Tapi, Pemerintah Aceh hingga kini belum membayar ganti rugi lahan perumahan korban tsunami kepada 33 pemilik tanah. Ini yang akan berdampak kami akan diusir oleh pemilik tanah ini,” kata Bukhari, Rabu (13/6).
Di lokasi relokasi korban tsunami 26 Desember 2004 itu, terdapat sebanyak 110 rumah dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, 100 unit bantuan World Vision dan 70 unit hibah Pemerintah Brunei Darussalam.
Rumah relokasi untuk korban tsunami Desa Deah Mamplam ini sekitar 14 hektare dengan perkiraan nilai pembebasan itu berkisar Rp 3 miliar dan sudah ada kesepakan awal agar pemerintah menyelesaikan pembayaran kepada pemilik lahan ini.
“Pemilik tanah berulang kali mendesak saya agar masalah ganti rugi itu segera diselesaikan. Bahkan, sering kali pemilik lahan akan memagar dan mengusir penghuni korban tsunami dari areal ini,” ungkapnya.
Apalagi, menurut Bukhari, Pemerintah Aceh melalui Asisten II Bidang Ekonomi Sekda Provinsi Aceh, T Said Mustafa, telah menyurati Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Aceh (DPKKA) untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut.
“Bahkan, pihak panitia pembebasan tanah telah meminta pemilik lahan untuk membuka buku rekeningnya masing-masing pada 2010, namun hingga kini belum juga cair,” demikian Bukhari.(ant/*)
* Terancam Diusir Pemilik Tanah
BANDA ACEH - Ratusan korban tsunami mempertanyakan status rumah bantuan yang telah mereka tempati di kawasan relokasi di Gampong (Desa) Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Kabupaten Aceh Besar.
Keuchik Deah Mamplam, Bukhari mengatakan, sudah tujuh tahun rumah itu ditempati warga. Seharusnya, status rumah sudah jelas dan korban tsunami sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut.
“Tapi, Pemerintah Aceh hingga kini belum membayar ganti rugi lahan perumahan korban tsunami kepada 33 pemilik tanah. Ini yang akan berdampak kami akan diusir oleh pemilik tanah ini,” kata Bukhari, Rabu (13/6).
Di lokasi relokasi korban tsunami 26 Desember 2004 itu, terdapat sebanyak 110 rumah dibangun oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias, 100 unit bantuan World Vision dan 70 unit hibah Pemerintah Brunei Darussalam.
Rumah relokasi untuk korban tsunami Desa Deah Mamplam ini sekitar 14 hektare dengan perkiraan nilai pembebasan itu berkisar Rp 3 miliar dan sudah ada kesepakan awal agar pemerintah menyelesaikan pembayaran kepada pemilik lahan ini.
“Pemilik tanah berulang kali mendesak saya agar masalah ganti rugi itu segera diselesaikan. Bahkan, sering kali pemilik lahan akan memagar dan mengusir penghuni korban tsunami dari areal ini,” ungkapnya.
Apalagi, menurut Bukhari, Pemerintah Aceh melalui Asisten II Bidang Ekonomi Sekda Provinsi Aceh, T Said Mustafa, telah menyurati Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Aceh (DPKKA) untuk segera menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut.
“Bahkan, pihak panitia pembebasan tanah telah meminta pemilik lahan untuk membuka buku rekeningnya masing-masing pada 2010, namun hingga kini belum juga cair,” demikian Bukhari.(ant/*)
Editor : bakri
Sumber
Sumber
